Posts
Menurut Ucok, Marzuki salah satu orang yang harus bertanggung jawab atas pembangunan ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menelan biaya sekira Rp20 miliar.
"Masalah Marzuki diserahkan ke BK DPR. Nah sekarang BK berani tidak BK memberikan sanksi bagi Marzuki," kata Ucok saat berbincang dengan okezone, Rabu (18/1/2012).
Kata Ucok, Marzuki yang juga Ketua BURT DPR harus mengetahui semua kebijakan yang dikeluarkan di DPR. Ucok menilai, Marzuki tidak mungkin tidak tahu adanya pembangunan ruang rapat Banggar yang menghabiskan dana cukup fantastis.
Kalaupun, ternyata memang benar Marzuki tidak tahu karena tidak mendapat laporan dari Sekjen DPR Nining Indra Saleh, Marzuki tentu tidak bisa cuci tangan begitu saja.
"Enggak mungkin dia enggak tahu, kalau dia enggak tahu kemana aja loe selama ini," tegasnya.
Menurutnya, ada upaya Marzuki menghindar dari skandal ini dengan cara menyalahkan orang lain. Tambahnya, saat ini ada dua hal yang sedang ditunggu publik. Pertama, langkah Marzuki mencopot Sekjen DPR. Kedua, pemberian sanksi tehadap Marzuki.
"Tapi itu meragukan akan terjadi karena selama ini BK selalu mengeluarkan keputusan yang tidak terhormat. Keputusan BK selama ini hanya sandiwara," tegasnya.
Seperti diketahui, alokasi anggaran untuk pembangunan ruang rapat Banggar mendapat banyak kecaman dari banyak pihak. Publik tidak terima untuk membangun sebuah ruang rapat menghabiskan dana yang luar biasa. Terakhir disebutkan, ada empat orang pengusul renovasi ruang rapat Banggar. Tidak hanya itu, DPR juga disorot karena proyek pembuatan kalender yang nilainya mencapai Rp1,3 miliar.
"Memang bisa saja dia (Nining) mendapat tekanan dalam pembangunan ruang rapat Banggar, tapi tetap saja seharusnya dia melaporkan ke Marzuki," pungkas Ucok. (tri)
(crl)
0 comments:
Post a Comment